image

Setelah kenaikan BBM ‘bersubsidi” di tahun 2014 yang diiringi kenaikan tarif angkutan umum (dan tentu saja harga-harga lainnya), tahun 2015 ini disambut dengan turunnya harga BBM ‘bersubsidi’. Mungkin bagi pengguna kendaraan pribadi ada pengaruhnya dalam penurunan biaya bertransportasi, namun bagi pengguna angkutan umum, jawabannya jelas : tidak ada sama sekali.

Nyatanya dilapangan tarif-tarif angkutan umum tidak bisa turun. Beberapa pakar dan pejabat yang pintar ternyata menghitung dengan persentase kenaikan tarif… misalnya 10%, 20% atau 30%. Dalam prakteknya kenaikan tarif (terutama angkutan umum dikota besar) tidak memakai nilai persentase namun memakai nilai rupiah absolut. Kasarannya begini, berkat kenaikan BBM ‘bersubsidi’ akhir tahun 2014 telah mengatrol tarif sebesar Rp 1.000, baik untuk angkot yang semula Rp 4.000 atau Rp 5.000 menjadi Rp 5.000 dan Rp 6.000. Kopaja dan Metromini yang semula Rp 3.000 menjadi Rp 4.000. Tidak ada dasar persentase yang dipakai disini.

Sekarang dengan turunnya harga BBM ‘bersubsidi’, tarif tidak juga diturunkan sebagian. Alasannya yang utama dari para sopir tentu saja karena harga barang (kebutuhan pokok) yang lain juga tidak turun. Tapi saya kira ada alasan lain, yaitu kepraktisan bertansaksi.

Saya kira semestinya tarif angkutan itu turun, karena BBM jelas sebagai biaya operasional itu turun harganya. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah : “berapa rupiah yang harus turun?”

Kalo hitung-hitungan pakar BBM ‘bersubsidi’ ini turun sekitar 10%. Dengan asumsi fuel factor 30% maka angkutan umum harusnya menurunkan tarifnya sekitar 3% – 4%. Waw… bagaimana menerapkan, misalnya tarif angkot Rp 5.000 x 5%? Turun Rp 150? Apakah masih ada uang beredar Rp 50? Bahkan Rp 100 dan Rp 500 saja sudah jarang digunakan dalam transaksi uang secara fisik. Bila misalnya dipukul rata turun Rp 500 juga tidak fair bagi para sopirnya.

Lha terus… akhirnya beban harus dipikul pengguna angkutan umum.

Sampai saya berpikir kenapa begitu buruknya nasib pengguna angkutan umum di Indonesia. Sampai di perkantoran pun karyawan pengguna angkutan umum harus gigit jari dengan karyawan pengguna kendaraan pribadi. Biasanya perusahaan pun masih memberikan fasilitas pembayaran parkir gedung. Padahal gajinya sama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s