20140401_081514[1]

Singkat cerita, Jakarta akan melarang sepeda motor melintas di jalan-jalan protokolnya, yang akan dimulai ujicobanya Desember 2014. Tentu saja hal itu menimbulkan pro kontra. Saya tidak terlibat pro dan kontra itu, namun hanya menampilkan informasi dan data yang saya peroleh dari googling.

1. Jumlah sepeda motor yang melintasi Jakarta ada 8,7 juta setiap harinya : sumber

2. Jumlah rata-rata kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda motor tidak sampai 2 kali setiap harinya (0,00002% dari jumlah no.1)

3. Jumlah rata-rata pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor adalah 1.420 kali setiap hari (0,02% dari jumlah no. 1)

4. Jumlah kapasitas angkutan umum di Jakarta (tidak termasuk KRL) : sumber

Jenis Jumlah Kapasitas Daya angkut
Bus Besar         2.149               60          128.940
Bus Sedang         1.455               35            50.925
Angkot/minibus       14.049               11          154.539
Total daya angkut          334.404

5. Jumlah mobil penumpang (pribadi) di Jakarta sebesar 2,5 juta unit

6. Jika rata-rata penumpang kendaraan pribadi (mobil & motor) di Jakarta adalah 1,2 orang per unit, maka jumlah pengguna nya adalah sebagai berikut :

Jenis Jumlah unit Kapasitas rata-rata Jumlah penumpang
Sepeda Motor    8.700.000              1,2    10.440.000
Mobil Penumpang    2.541.351              1,2      3.049.621
Total jumlah penumpang    13.489.621

7. Jika saja 30% pengguna sepeda motor berpindah ke moda transportasi umum, maka ada lebih dari 3 juta penumpang baru. Jika asumsinya semua angkutan umum sudah penuh (maximum capacity) pada saat jam sibuk, maka diperlukan jumlah angkutan umum (non KRL) sepuluh kali lipat dari yang sekarang sudah ada.

anti biker

8. Jumlah sepeda motor adalah mayoritas (diatas 75%), namun ruas jalan yang boleh dilalui terbatas. Sepeda motor tidak boleh melewati ruas jalan tol, jalan layang non tol, jalur cepat, dan nantinya jalan-jalan protokol di Jakarta. Belum lagi tempat parkir yang tidak layak/dinomorduakan.

9. Tidak ada jalur khusus untuk sepeda motor. Adanya jalur lambat yang harus berbagi dengan kendaraan beroda empat, termasuk bis besar.

10. Jumlah sepeda motor naik dan jumlah angkutan umum turun. sumber

Singkat cerita, mayoritas sepertinya harus tertindas.

 

Ingin mencari rute angkutan umum di Jakarta secara interaktif?

klik situs ini :

http://www.transportumum.com/jakarta/peta-angkutan-umum-jakarta/

Lumayan untuk mengetahui trayek mulai dari KRL, busway, sampai angkot/mikrolet. Meski tidak semua tercakup namun cukup membantu.

Tampilannya adalah seperti ini :

peta transportumum

peta transportumum

Masih tentang kenaikan BBM subsidi. Buntut kenaikan BBM subsidi ini ternyata belum selesai dengan naiknya berbagai tarif angkutan (dan harga harga lain tentunya). Organda sebagai organisasi yang menaungi pengusaha angkutan darat ternyata mengancam mogok  dan anggotanya merealisasikannya dibeberapa daerah.

image

Kenapa sih pakai acara mogok? kan tinggal naikin aja tarifnya? Tadinya saya juga berpikir begitu. Namun setelah baca-baca media (terutama bukan media mainstream) akhirnya saya sedikit paham kalau masalahnya bukan cuma di naiknya tarif. Pertama, dengan menaikkan tarif, maka hanya akan ‘mengalihkan’ kenaikan harga BBM itu ke penumpang sebagai konsumen, artinya beban kenaikan itu ditanggung pengguna angkutan umum. Kedua, load factor angkutan umum sekarang rata-rata kurang dari 50%. Artinya cara ‘pengalihan kenaikan BBM kepada penumpang’ tadi juga maksimal terserap separuhnya, yang berdampak pada operasional pengusaha angkutan. Ketiga, akhirnya sejumlah penumpang yang merasa terbebani dengan tarif angkutan umum tersebut, bisa beralih ke moda yang yang paling ekonomis meski berisiko, yaitu sepeda motor pribadi.

Jadi dimana keberpihakan pemerintah kepada angkutan umum? Ign. Jonan, seperti dalam tulisan saya sebelumnya ketika belum jadi menhub lebih sering memakai pikirannya sendiri. Dan sekarang malah cuek dengan desakan organda itu dengan memakai pemikiran sebagai PT KAI yang mempunyai jalur sendiri (baca: monopoli) dan dulu didukung public service obligation dari pemerintah. #shameonyoujonan

Pemerintah mungkin sedang dan (katanya) akan mengupayakan angkutan umum yang lebih baik. Tapi pengusaha angkutan umum yang beroperasi saat ini juga sedang melayani (meskipun dianggap buruk pelayanannya) rakyat dalam bertransportasi. Bahwa menyelenggarakan transportasi itu sebenarnya tanggungjawab pemerintah lho. Pemerintah mewakilkan tanggung jawab itu ke pengusaha angkutan.

Jangan cuma BUMN dan BUMD transportasi saja yang diperhatikan. Kalau angkutan umum sampai punah, kami yang susah.

Hari Selasa 18 November 2014, ternyata sudah ada pengumuman kenaikan premium dari Rp 6.500 ke Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 ke Rp 7.500. Saya beranikan diri naik angkot pagi-pagi. Ternyata keadaan masih normal-normal saja. Bahkan tarif belum dinaikkan. Mungkin karena pengumuman yang mendadak banyak yang belum tahu, atau formulasi tarif yang belum dirumuskan.

image

Sampai saya berpindah ke metromini juga belum ada kenaikan tarif. Jadi sepertinya para sopir masih mensubsidi penumpangnya 😂. Mungkin karena operasional pagi ini tangki bensinnya masih terisi stok harga lama.

Keadaan berubah ketika saya pulang senja hari. Semua angkutan yang saya tumpangi naik seribu rupiah. Biasanya waktu dulu ada SK walikota yang mengatur tarif, tapi sekarang seakan terabaikan (atau memang urusan walikota terlalu banyak yang lebih penting sehingga terlambat).

Dari pemerintah sih ada saya baca kisaran kenaikan antara 10% menurut hitungan kenaikan tarif angkutan umum oleh pemerintah.
Formulasi itu mungkin benar secara hitungan, tapi prakteknya hampir gak mungkin. Misalnya angkot saya Rp 5.000. Gak mungkin naik cuma Rp 500, cari uang cepek sekarang susah banget. Apalagi metromini sebelumnya Rp 3.000 masak jadi Rp 3.300? Maka saku kenek akan semakin bergemerincing oleh uang yang sudah tidak lagi diproduksi BI.

Akhirnya Organda mengancam mogok nasional. Lagi-lagi pemerintah malah menyindir dengan menganalogikan dengan PT KA.

image

Ya sudahlah… sebagai rakyat yang goblok saya mau apa… cuma setahu saya dalam keseimbangan, kalau ada yang naik harus ada yang turun, agar kehidupan bisa terus berjalan.

Bagi perantau ex Jawa Timur atau khususnya Surabaya, sesuatu yang paling dikangeni biasanya adalah kulinernya. Karena kuliner khas Surabaya, seperti halnya guyonan dan pisuhannya, cenderung eksklusif. Maksudnya hanya bisa dinikmati dan ‘dihayati’ oleh orang Surabaya saja.

Juga di Jakarta ini. Meskipun perantau asal Jawa Timur lumayan besar jumlahnya, agak susah menemukan kuliner suroboyoan/jawatimuran yang sangat eksklusif, seperti kupang lontong. Kalo soto, bebek goreng rujak cingur atau bahkan tahu campur masih bisa ditemukan di mall misalnya java kitchen.

image

Cobalah singgah di Jalan Fatmawati, tepatnya di halaman kantor pos Fatmawati, seberang Rumah Sakit Fatmawati. Di jantung kemacetan selatan Jakarta ini rasa kangen akan kupang lontong, lontong kikil, lontong balap dan tahu campur akan terobati. Nama warungnya pawon memes. Lokasinya sangat mudah dijangkau transportasi umum dan dekat terminal Lebak Bulus.

Rasanya sesuatu banget menikmati kupang lontong, sate kerang ditemani segelas es sinom ditengah obrolan suroboyoan (kayaknya baik yang beli maupun penjualnya semua orang jawa timur). Dengan rasa yang cukup otentik dikenal lidah surabaya, sejenak seakan-akan kita terbawa ke timur jawa dwipa.

image

Sayangnya warung-warung ini hanya buka malam hari, karena siang hari memang parkiran kantor pos.

Image

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) disebut sebagai sarana keselamatan pejalan kaki. Namun kondisi JPO di depan Mesjid Raya Pondok Indah dan Pondok Indah Office Tower ini malah menjadi ancaman bagi penggunanya. Atapnya banyak yang sobek, beberapa menggantung terayun-ayun, siap menjadi malapetaka bagi yang ‘kejatuhan durian runtuh’. Selain mengancam pejalan kaki, juga bisa menjadi kejutan bagi lalu lintas di bawah JPO ini yang selalu padat siang malam.

20140410_140053

Rebutan

Posted: 17 Februari 2014 in angkutan umum, Transport Jakarta

Rezeki takkan lari karena sudah ada yang mengatur.Tapi ungkapan itu kayaknya gak berlaku di sini, khususnya di angkutan umum. Tingginya persaingan terutama di daerah pinggiran.

image

Kenapa kok malah didaerah pinggiran? Bukannya daerah tengah kota justru penuh persaingan angkutan umumnya?

Menurut saya malah kalau di tengah kota itu lebih ke pemilihan, bukan rebutan. Pilih nyaman tapi mahal naik aja taksi. Pilih murah tapi kurang cepat dan nyaman naik bis kota. Pilih cepat naik ojek tapi tidak nyaman dan mahal. Dan lain-lain. Intinya lebih ke pemilihan sesuai dengan kepentingan dan budget. Memang di jam sibuk (berangkat dan pulang kerja) pilihannya agak menyempit karena banyaknya pengguna, tapi intinya ‘selalu ada pilihan’.

Lain halnya di daerah pinggiran. Karena angkutan umum yang tersedia sering terbatas. Kebanyakan trayeknya adalah trayek ‘purbakala’ yang tidak berkembang sejak dulu. Yah… ini kenyataan. Trayek angkutan umum tidak berkembang bahkan bila ada jalan baru atau pemukiman baru. Contohnya di Depok, ada jalan Juanda yang sudah dibangun lebih dari 5 tahun yang lalu dan banyak perumahan baru pula disana, tapi sama sekali tidak ada angkuta  umum yang melewatinya. Sama kondisinya dengan jalan MERS di Surabaya.

image

Dengan ketersediaan angkutan umum yang terbatas di didaerah pinggiran, menimbulkan angkutan yang informal, seperti ojek. Keberadaan ojek ini meskipun tarifnya mahal bila memang sangat diperlukan bagi yang tidak punya kendaraan atau memilih tidak berkendaraan sendiri.

Namun hal ini kemudian bisa menjadi persaingan yang tidak sehat. Banyak dalam prakteknya karena sudah menyangkut ke masalah kebutuhan dapur maka ojek yang sudah ada cenderung mempertahankan hegomoninya. Misalnya dulu kebiasaan angkot tidak beroperasi setelah habis maghrib (mungkin karena sepinya penumpang) maka penumpang yang tertinggal diambil alih oleh ojek. Kemudian lambat laun keadaan berubah. Penumpang ‘malam’ makin banyak sehingga memancing angkot untuk menambah jam operasionalnya. Maka konflik pun tercipta.

Hal yang klasik terjadi. Disini memang perlunya pemerintah turun tangan. Perlu ketegasan pemerintah untuk itu. Semua angkutan yang infomal seperti ojek sifatnya adalah darurat dan alternatif saja. Bukan yang utama. Baru-baru ini ada kejadian APTB yang banyak diprotes di ketika akan masuk terminal Baranangsiang, memang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Ujung-ujungnya jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik yang rugi adalah penumpang. Angkutan umum semuanya akan menuju rendahnya biaya dengan sifatnya yang massal. Maka selalu ada pembaruan menyesuaikan kebutuhan dan situasi yang ada.