Posts Tagged ‘busway’

Mungkin karena saya jarang naik transjakarta, saya tidak begitu memperhatikan rambu dan larangan  di dalam bis transjakarta. Namun sepinya penumpang di hari kamis 9 April lalu membuat saya leluasa mengamati interior bis. Ada satu rambu/tanda larangan yang menarik perhatian saya :

image

Lha… apa maksudnya ini… sepertinya ini dimaksudkan sebagai larangan untuk melakulan pelecehan seksual, karena rasanya tidak mungkin kalo ada larangan memakai rok pendek di negara ini.

Tapi… kenapa kok jadi ada rambu seperti itu? Bukankah pelecehan seksual sendiri adalah masalah pidana?

Larangan di bis transjakarta ini harusnya adalah larangan yang bersifat khusus, seperti makan/minum, membawa piaraan dll, yang dibolehkan di tempat lain. Lha kalo masalah pidana ya gak perlu dibuat lagi larangannya. Masak perlu dibuat juga larangan mencopet, secara sama-sama kejadian yang sangat mungkin terjadi di bis.

image

Ini nanti malah menimbulkan inspirasi. Lagipula tendensius sekali gambarnya mendiskreditkan salah satu gender. Yang paling saya takutkan malah memberikan pelajaran yang salah bagi pengguna bis transjakarta, bahwa pelecehan seksual hanya masalah normatif seperti rambu larangan lain yang tertempel sejajar.

Bener-bener gak bener.

Iklan

Manuver Kopaja S-13

Posted: 13 Juni 2013 in Bis, Transport Jakarta
Tag:, ,

Kopaja AC S-13 (Ragunan-Grogol) yang pernah saya ceritakan disini sekarang sudah ada yang berubah. Mulai Januari 2013 lalu bis ini, beserta saudaranya, Kopaja AC P-20 (Lebak Bulus-Senen) akan ‘terintegrasi’ dengan busway. Artinya sudah boleh mampir di halte busway. Tapi saya sendiri nggak terlalu tahu model ticketing-nya, soalnya pasti penumpang Transjakarta ditagih lagi oleh kenek kopaja. Maklum saya belum pernah dikasih tiket selama naik kopaja ini.

Tapi saya tidak membahas masalah tiketnya, saya cuma bercerita tentang efeknya disisi penumpang dengan adanya gelar ‘terintegrasi’ ini. Pertama, bis ini jelas harus memiliki pintu di kedua sisinya. Karena halte busway umumnya berada disebelah kanan. Jadinya dinding sebelah kanan dirombak, yang mengorbankan sekitar 3-4 baris tempat duduk.

Pintu busway Kopaja AC

Jadi jumlah penumpang berdiri meningkat, alias penumpang duduk menurun. Bagi beberapa penumpang ini merugikan, apalagi jika jarak jauh.

Kesulitan lain adalah bis ini jadinya seakan bermanuver ke kiri dan kanan, khususnya di jalan arteri pondok indah, yang berimpitan dengan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas)

busway

jadi dari citra satelit diatas kita bisa melihat kalau kopaja S13 itu datang dari arah tenggara (Jl Simatupang) berbelok ke Arteri Pondok Indah, dia harus memilih mengangkut penumpang di halte bis biasa atau di halte busway. Jika memilih dua-duanya maka dia akan bermanuver tajam dari kiri (halte biasa) langsung ke kanan (halte busway). Tapi lebih sering didaerah situ halte bis biasa yang dikorbankan. Ada yang bilang, kalau mau nunggu Kopaja S13 tunggu aja di halte busway. Ada benernya tapi gak 100%. Kopaja S13 ini sering cuma alternatif saja, karena banyak bis lain yang arahnya sama. Misalnya mau ke Mesjid Pondok Indah, bis lain adalah Kopaja reguler 86, Metromini 85, Deborah raksasa, Mayasari Bhakti PAC 73, atau PPD AC 16. Atau mau lebih jauh ke Ratu Plaza bisa PPD AC 16. Bahkan sampai ke Slipi masih berimpit dengan Kopaja 86. Jadi ini cuma masalah bis mana yang datang duluan, bukan loyal pada salah satu bis.

Masalahnya sekarang jalan Arteri pondok indah itu macet banget, jadi manuver ke kiri dan kekanan itu bisa bikin pengendara yang lain sewot. Perilaku mendua ini bikin runyam. Akhirnya karena bis lebih sering di jalur kanan, saya sering melihat penumpang akhirnya naik/turun ditengah jalan, yang jelas secara safety gak bagus.

Mungkin nanti kedepannya semua halte bis akan dijadikan satu, atau benar-benar terintegrasi. Mungkin kapan-kapan dilain hari.

Kebijakan angkutan umum terkesan sepotong-sepotong dan eksklusif alias tidak melibatkan banyak pihak (yang berkepentingan). Contohnya? banyak, misalnya untuk Bandara Internasional Sukarno Hatta (CGK), hanya dilayani oleh Bis Damri. Memang ada taksi, namun taksi bukan jenis angkutan umum massal, yang imbasnya bisa lebih high cost dibanding kendaraan pribadi. Akses KRL bandara masih sekadar wacana. Padahal arus transit di Bandara CGK saya pikir sudah sangat padat. Contoh lain seperti di tulisan saya sebelumnya mengenai kereta api.

Eksklusif-nya suatu moda angkutan bisa dilihat pula pada jalur busway transjakarta. Sejauh ini jalur busway hanya diperbolehkan bagi bis transjakarta, dan baru-baru ini diperbolehkan bagi APTB (Armada Perbatasan Terintegrasi Busway). Namun dalam prakteknya lebih banyak angkutan umum lain yang tidak menyatu dengan busway. Sehingga kalau ingin berpindah ke moda angkutan lain seperti bis reguler atau sebaliknya, maka harus meninggalkan atau menuju halte busway, karena berbeda halte. Mungkin yang diutamakan adalah sistem tiketnya yang lebih mudah apabila khusus Bis Transjakarta atau APTB.

Tapi sepertinya busway itu memang tidak melibatkan, atau bahkan cuma sekadar memikirkan pelaku transportasi yang sudah ada lebih dulu. Misalnya bis kota reguler yang ada sebelumnya. Alih-alih menggandeng bis kota yang ada sebelumnya untuk terintegrasi dalam sistem busway, malah membuat angkutan baru seperti APTB. Seakan-akan berpikiran bahwa Kopaja, Metromini atau bis kota lainnya tidak bisa lagi diatur atau dilibatkan. Artinya sama saja dengan ‘membunuh’ pelan-pelan armada yang sudah ada tersebut.

Untungnya, seiring dengan pergantian kepemimpinan di Jakarta, wacana untuk integrasi bis kota kembali muncul. Jadi nanti bis-bis non Transjakarta bisa masuk jalur busway, atau bisa mempergunakan halte-halte busway yang ada untuk transit. Tentunya akan membutuhkan banyak modifikasi agar bis-bis kota lain itu bisa beroperasi dengan baik di jalur dan fasilitas busway.

Semoga saja cepat terlaksana, dan bisa lebih mengoptimalkan Busway Transjakarta dan APTB, yang terbatas jumlah armadanya. Jangan sampai malah timbul kekhawatiran akan persaingan baru antara Transjakarta vs bis kota lainnya, sehingga memilih untuk memproteksi jalur Busway dari bis-bis non Transjakarta/APTB.

Mengeluh

Posted: 4 November 2011 in Bis, bus kota, Transport Jakarta
Tag:,

Dalam survei yang dilakukan oleh YLKI, ada tujuh poin yang dikeluhkan oleh pengguna busway transjakarta, yaitu :

(1) waktu tunggu yang lama

(2) jarak tempuh yang panjang

(3) keselamatan dan keamanan

(4) kenyamanan

(5) sistem informasi seperti jadwal dan tiket

(6) aksesibilitas halte yang belum optimal, seperti untuk penyandang cacat, jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak dan panjang

(7) kebersihan di halte, JPO dan di dalam bus.

Dari sisi regulator, Pemprov (seperti sudah bisa dilihat) memang tidak serius menggarap transjakarta. Pelayanannya tidak naik-naik, juga gaji sopirnya (tapi ada isu mau dinaikkan). Padahal dibalik semua keluhan ini, ternyata  busway semakin diminati.

Akhirnya YLKI menyimpulkan bahwa pelayanan busway di Indonesia adalah yang terburuk di dunia. Satu lagi rekor dunia pecah.

Wah jadinya kok cemen gini ya. Bisanya mengeluh saja. Padahal sebagai penumpang, etika saya juga rendah. Tapi, tunggu dulu, bukannya mau membela diri. Etika di busway itu apa sih? Kok berebut naik bis yang langka karena takut telat karena tak ada jaminan bis belakang bisa dimasuki lagi disebut tak beretika? kok pake standar etika barat untuk kondisi Indonesia? Kan gak match kalo pelayanan busway terburuk di dunia penumpangnya punya etika terbaik. Njomplang gitu lho.

Tapi, sebagai pengguna setia bis non busway, saya merasa gimana gitu lho… busway itu sesuatu banget di Jakarta ini. Bila ada jalur busway dan kendaraan umum lain (non KRL atau Taksi) saya masih lebih memilih naik busway. Bukannya apa, namun saya pengguna bis non busway seperti metromini nggak pernah disurvei. Kok kayaknya dianaktirikan, padahal saya kan juga berhak mendapatkan hak sebagai penumpang, dan operator bis juga berhak mencari nafkah. Apa mau dibiarkan mati sendiri bis-bis non busway, seperti PPD, Kopaja, Metromini dan PO bis lain? Jangan sampai busway hanya menjadi pemain tunggal yang memonopoli sehingga tak punya alternatif. Jadinya seperti dalam draconian era. Jadi kayaknya busway harus punya saingan (dibaca : angkutan selain busway juga harus ditingkatkan pelayanan dan kelangsungan hidup operatornya).

 

Paling sering kita mendengar dan melihat kendaraan lain masuk jalur busway (menyerobot), yang membuat sewot masyarakat pengguna busway. Namun bagaimana bila sebaliknya? ternyata prakteknya juga sering terjadi. Saya nggak tahu apakah ada sanksi/larangannya bahwa bis transjakarta harus tetap di jalurnya, kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat itu contohnya ada kerusakan jalur busway, atau ada halangan di jalur busway (kendaraan mogok atau halangan lain). Jika bis transjakarta bisa seenaknya turun kejalur non busway tanpa alasan yang jelas, ya jangan disalahkan kalo kendaraan pribadi juga tetap cuek nyerobot jalur busway. Sama-sama seenak udelnya, eh sopirnya.

Akhirnya saya mendapati sendiri beberapa ‘anomali’ yaitu bis transjakarta yang tidak pada jalurnya, dan sebagian saya jepret pakai hape saya.

Saling mendahului, memenuhi jalur

Seluruh lajur di Jl. Gatot Subroto, sekitar TL Mampang Prapatan dipenuhi Bis Transjakarta Koridor 9

Saya nggak tahu apakah memang gara-gara gak ada separatornya, jadi bis transjakarta boleh berkeliaran ke kemana-mana. Ataukah bis transjakarta yang di sebelah kiri/tengah jalur itu sedang ‘bebas tugas’?

Jalur di halte penuh?

Jalur busway di halte harmoni ada 2, namun masih belum cukup juga? ada bis yang diluar (sebelah kiri) jalur, termasuk bis saya ini (koridor 8)

Apakah memang begini pengaturan jalurnya? tapi kok gak ada tanda seperti jalur busway non separator? (itu lho yang dicat merah).

eh, mau kemana sih?

Bis transjakarta berjalan di luar jalurnya, lokasi sekitar pejompongan. Foto diambil dari bis transjakarta koridor 8 yang juga menyalip bis tersebut.

Saya sendiri bingung dengan jalur bis koridor 8 itu. Kok bisa jalan-jalan dan salip-salipan begitu? terus jalurnya mana? gak ada tanda khusus, jelas ini membingungkan pengendara lain.

Akhirnya iseng-iseng saya ambil gambar sang sopir. Eh, pas banget. Ternyata sedang asyik berhape ria. Saya nggak tahu, apakah ada larangan sopir bis transjakarta menggunakan telepon/hape selama bertugas, tapi saya tahu bahwa UU lalu lintas melarang menggunakan hape ketika sedang mengemudikan kendaraan.

menelepon siapa?

Apalagi ini kendaraan umum, yang pengemudinya harus mengantongi SIM umum. Tanggung jawabnya lebih besar daripada pengemudi kendaraan pribadi. Jadi, apa kata dunia, eh pengguna?

Wacana ERP (electronic road pricing), yaitu membayar retribusi untuk memasuki jalan-jalan tertentu terus menguat. Tujuannya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Saya tidak mau membahas banyak mengenai ERP ini, namun cuma ingin memberikan gambaran dari sudut pandang saya mengenai model bayar-membayar untuk masuk jalan.

Sebenarnya sudah ada jalan tol. Saya juga tidak mau membahas banyak mengenai tol ini, termasuk tol dalam kota dan rencana pembangunan enam ruas tol sejenis di Jakarta.

Ok, mari kita beralih sebentar ke Busway. Saya sudah sangat sering membaca mengenai komentar (terutama dari pemakai kendaraan pribadi) bahwa jalur Busway merampas hak pengguna kendaraan lain, disamping itu juga mubazir, karena bis Transjakarta jarang-jarang lewat.

Nah, mari kita nikmati dulu hasil bidikan kamera saya dari gedung di daerah Slipi (Jl. Letjend. S. Parman), yang kebetulan memiliki jalur busway, tol dalam kota dan jalur biasa (arteri).

Jl. S. Parman, suatu siang di bulan Juli

Sebenarnya kalau mata dan benak tidak salah, terlihat yang masih longgar itu adalah jalur tol dalam kota (masing-masing sebanyak 3 lajur). Jalur busway satu lajur (prakteknya juga sering berbagi dengan kendaraan pribadi), sedangkan jalur arteri 2 lajur, yang dipakai kendaraan selain busway. Namun di media massa selalu yang dipersalahkan adalah kemacetan di Slipi sejak ada jalur busway. Coba saja misalnya dua busway dalam foto diatas (1 bis gandeng & 1 bis biasa) dihilangkan, apakah lantas kemacetan juga sirna? toh nyatanya jalur busway juga prakteknya sering dibajak (seperti gambar diatas). Bis Transjakarta cuma kurang banyak aja headway-nya biar nggak mubazir.

Lalu, kenapa nggak protes dengan pengguna tol dalam kota? atau sekalian aja protes yang buat kebijakan tol dalam kota itu? Karena mayoritas penggunanya adalah kelas menengah (keatas), yang merupakan kelas penting dalam politik negeri ini. Yang juga termasuk dalam kelas itu para pengambil kebijakan. Itu tuduhan saya. Korbannya sudah ada, baru-baru ini truk barang kena imbasnya, mereka dibatasi masuk ke tol dalam kota, demi memperlancar perjalanan kelas menengah itu, setelah sebelumnya pernah dilarang masuk. Jadi dalam mempergunakan tol, ada diskriminasi hak. Di luar negeri, highway biasanya menghubungkan antarkota. Namun di Jakarta, tol dalam kota lebih sebagai prasarana anti macet (padahal sering macet juga). Penggunanya cuma kendaraan roda empat. Lha justru kendaraan roda dua sebagai mayoritas malah gak punya fasilitas. Bahkan sekadar jalur khusus pun gak ada. Katanya negara demokrasi? Lha kok mayoritas selalu tertindas?

Layang Mayangkara, Surabaya

Saya kemudian mengenang mengenai masa lalu di Surabaya, yaitu jalan layang Mayangkara. Dulu untuk melalui jalan itu harus membayar tol. Jalan layang itu untuk menghindari lintasan kereta api dan arus ke pasar dibawahnya. Jadi kalo mau lancar, bayar dulu. Itu dulu, sekarang jalan layang Mayangkara telah berfungsi selayaknya. Bagi yang mau terus ke arah selatan atau ke Sidoarjo ya memakai jalan layang. Bagi yang mau belok-belok atau mau lihat kereta api ya lewat bawahnya.

Kemudian pandangan saya beralih lagi ke perbaikan jalan di Cinere raya. Waktu itu mobil yang lewat jalan kampung, ditarik ‘sumbangan’ oleh warga. Yang membuat terenyuh, motor disuruh lewat jalan lain, soalnya motor mana pernah bayar.

polisi cepek

Lalu penampakan ‘polisi cepek’ atau ‘pak ogah’. Udah jelas siapa yang bayar didahulukan, walau hanya sekadar ‘cepek’ (eh tapi sekarang minimal gopek).

Nggak tahu ya (semoga saya salah), dalam sudut pandang saya antara ERP, Tol, sumbangan jalan, polisi cepek,  kok nggak beda jauh. Mementingkan yang bayar. Menyamankan yang sudah nyaman, karena yang tak berpunya sudah biasa susah.

Anjing menggonggong, kafilah berlalu setelah memberi recehan.

Kejadian penumpukan penumpang di halte seperti tulisan saya terdahulu sepertinya akan diminimalkan. Saya baca di sini, Busway Transjakarta akan menerapkan Intelligent Transport System (ITS), yang  diluncurkan pada Selasa (23/8/2011).

Halte Busway Slipi Kemanggisan (Slipi Jaya)

Salah satu kegunaan sistem ini adalah untuk melacak dan mengetahui pergerakan bus transjakarta di jalan, sehingga dapat memperlancar gerakan busway khususnya di perempatan-perempatan yang ramai dilalui kendaraan. Dengan adanya ITS ini dapat mengatur sehingga berurutan kendaraan (tak cuma bis transjakarta saja) yang melewati persimpangan dan tidak ada benturan.

Selain memantau pergerakan bus transjakarta, sistem berbasis serat optik ini juga dilengkapi sistem pengendali lalu lintas dalam satu kawasan atau disebut Area Traffic Control System.

Selain itu, ada rencana bis Transjakarta di Koridor I untuk dipasangi global positioning system (GPS), untuk mengetahui keberadaan busway yang sedang melaju sehingga penumpang yang ada di halte tahu berapa lama busnya akan tiba. Gabungan Sistem tersebut juga akan melengkapi halte bus transjakarta dengan papan pengumuman elektronik yang akan menyampaikan perkiraan kedatangan bus transjakarta.

Kontrol ITS (foto Kompas)

Hmm… canggih-canggih ya.. Memang lalu lintas Jakarta sudah complicated, sehingga memang sudah tak seharusnya diatasi dengan metode konvensional.

Namun secanggih-canggihnya sistem informasi, kalo rumus dasarnya gak dipecahkan (jumlah kendaraan beroperasi jauh lebih banyak dibanding dengan daya tampung jalan),  jangan-jangan fungsinya hanya menginformasikan adanya kemacetan saja.

Harusnya lebih dibenahi lagi dengan berfokus pada tansportasi publik, kan katanya negara kita negara demokrasi yang bukan kapitalis. Katanya sih…. katanya….